• Tanggal: 16 September 2019

DPRK Gelar Dua Agenda Paripurna

Kategori : Berita Kota Jumat, 28 Juni 2019 - Oleh admkota

DPRK Gelar Dua Agenda Paripurna

Reporter MC Kota Subulussalam

Subulussalam, Info Publik-Wakil Ketua II DPRK Subulussalam Fajri Munte membuka sidang paripurna DPRK dengan dua agenda, bertempat di Aula Sidang DPRK Subulussalam, kamis (27/6).

Fajri Munte membuka sidang agenda Penyampaian Laporan Pansus DPRK Subulussalam tentang Realisasi Fisik Dan Keuangan APBK Subulussalam Tahun 2019. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al quran dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

H. Ajo Irawan mewakili Pansus Komisi A dan Komisi D membacakan hasil pansusnya yakni untuk Sekretariat Daerah ditemukan banyak aset daerah tidak sesuai lagi keperuntukannya, resapan anggaran tahun 2019 memasuki kwartal ke II rata-rata 30%.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berdasarkan temuan dilapangan bahwa terdapat keterbatasan alat perekaman e-ktp, untuk itu pada kesempatan ini kami rekomendasikan agar dilakukan pengadaan alat perekaman e-ktp dan mengusulkan anggaran untuk pembangunan gedung dinas dukcapil yang representatif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampong, kita menemukan adanya permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan dan roda pemerintahan kampong diseluruh kecamatan di Kota Subulussalam. bahwa tenaga pendamping desa sudah melakukan intervensi sebagai konsultan perencana dan pengawasan pekerjaan fisik di kampong, sehingga menyebabkan terjadinya ketidak-sinkronan kebutuhan pembangunan dan spesifikasi bangunan yang dilaksanakan.

Dinas Pertanahan direkomendasikan agar penyelesaian ganti rugi tanah antara PT. Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) dengan masyarakat diselesaikan sesuai sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan juga untuk menganggarkan ganti rugi tanah bangunan jalan raja asal kecataman simpang kiri dan jalan lae bersih kecamatan penanggalan.

Dinas Sosial, akhir-akhir ini masalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) semakin meresahkan masyarakat Kota Subulussalam, disarankan agar segera ditertibkan agar tidak mengganggu warga Kota Subulussalam.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, masih terjadi kelalaian atau keterlambatan penyerahan anjab oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sehingga dipastikan bahwa pengajuan formasi CPNS pada tahun ini tidak termasuk untuk formasi guru.

Begitu juga pada tahun ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan perekrutan guru honorer 150.000 guru melalui jalur P3K, namun sangat disayangkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Subulussalam lalai dan terlambat dalam pengajuan pelaporan kebutuhan guru sehingga pada tahun ini terancam tidak dapat formasi dalam penerimaan guru P3K ini, yang berimbas pada hilangnya kesempatan guru kontrak dari K-2 dan guru kontrak yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun.

Rumah Sakit Umum Daerah, direkomendasikan agar segera menempatkan dan mengisi kekosongan dokter spesialis radiologi di BLUD RSUD Kota Subulussalam, agar pelaksanaan tidak terkendala demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota subulussalam, juga gedung kelas II dan gedung operasi yang baru segera difungsikan.

Untuk kecamatan agar program paten yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat agar dapat direalisasikan diseluruh kecamatan melalui pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah kota kepada kecataman terutama dalam hal pengelolaan perizinan dalam kategori kecil untuk menjadi salah satu sumber PAD bagi kecamatan.

Juga disarankan agar pembangunan drainase jalur dua di Kec. Sultan Daulat segera difungsikan dan pembangunan tugu segera dituntaskan.

 

Sementara hasil pansus Komisi B Dan Komisi C yang dibacakan oleh Sukariani antara lain untuk Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan pansus meminta melakukan pembersihan lahan yang digunakan untuk area peternakan, melakukan audit bibit sapi, Bangubnan di Singgersing (BBI)perlu dimaksilkan.

 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM untuk giat mengambil sewa kios, pedagang yang tidak membayar sewa dan memindah tangankan kios ke pihak lain kami merekomendasikan Dinas UKM  untuk menarik kembali, bagi kios yang membayar sewanya tapi tidak menempati kios kami rekomendasikan agar ditarik kembali dengan catatan sewa kios tersebut dikembalikan ke pemilik kios tersebut.

Dari hasil pertemuan Tim pansus dengan para pedagang,mereka meminta agar sewa kios diturunkan sebesar 50% dikarenakan kondisi bangunan masih 50% oleh karena itu kami merekomendasikan kepada Walikota untuk mangkaji ulang Perwal No. 4 Tahun 2017 agar disesuaikan dengan kemampuan pedagang sehingga terciptanya perputaran ekonomi dkepada pedagang.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu agar lebih selektif lagi dalam memberi ijin usaha.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berdasarkan temuan Tim Pansus serapan Anggaran Dinas PU hanya 22,79% maka diminta kepada Saudara Walikota untuk menghindari Pengembalian Dana Alokasi Khusus (DAK), agar segera melakukan Tender dan Kontraktual Khusus dana tersebut, sebelum Tanggal 15 Juli 2019.

Sepanjang daerah eks transmigrasi, berdiri Jembatan yang  pembangunannya Tahun 1980, Sudah banyak jembatan yang rusak bahkan ambruk diminta Kepada Saudara Walikota agar membangun kembali Jembatan tersebut.

Di Desa Simolap Sultan Daulat Jalan yang dihubungkan  ke Mukti Makmur Simpang Kiri belum terhubung secara keseluruhan yang panjangnya ± 2 Km,diminta kepada Saudara Walikota untuk menindak lanjuti jalan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mobil pemadam yang bersumber Dana Doka belum terealisasi, sedangkan pemeliharaan Damkar tidak tersedia, Damkar yang tersedia ada 4 unit  dalam keadaan rusak berat. Pansus minta kepada  Walikota agar memplotingkan dana servis  damkar atau pembelian damkar baru.

Pembentukan TRC ( Tim Raksi Cepat) fungsinya  standby bila ada terjadi Bencana. agar menganggarakan Dana kecelakaan Kerja yang bekerjasama dengan BPJS dan satunan kecelakaan kerja bagi pekerja yang berisiko Tinggi.

Dinas Perhubungan, hasil temuan Tim Pansus PT.PLB2 Telah  menghibahkan Rp 10 /kg melalui angkutan CPO pada Tahun 2018 mencapai kurang lebih Rp 300.000.000/Tahun yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Hibah. Diharapkan Kepada Saudara Walikota agar menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan 4 PKS yang ada di Pemko Subulussalam untuk dapat memberikan Hibah ke Pemko Subulussalam seperti apa yang telah dilakukan oleh PT. PLB2 yang posisinya berada di Kabupaten Aceh Singkil.

Kepada Saudara Walikota agar terminal Kota Subulussalam tidak diserahkan ke Provinsi sehingga area terminal tersebut dapat digunakan untuk perluasan pasar moderen, akan tetapi Pemerintah Kota harus mencari lokasi terminal baru untuk Kota Subulussalam

Dinas Komunikasi Dan Informatika, berdasarkan temuan Tim Pansus dengan Kapolsek Simpang Kiri tentang meningkatnya angka kriminal curanmor di Pemko Subulussalam dan Anggaran pengadaan CCTV yang sudah dianggarkan belum juga terealisasi sampai saat ini dan Anggaran ini belum mencukupi untuk keseluruhan Pemko Subulussalam hanya terbatas untuk kecamatan Simpang Kiri. Kami merekomendasikan kepada Saudara Walikota agar menganggarkan kembali pengadaan CCTV yang bisa menjangkau seluruh Ibu Kota Kecamatan dan Perbatasan Pemko Subulussalam.

Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup, berdasarkan temuan Tim Pansus di lokasi TPA ditemukan tumpukan sampah yang sudah tidak pada tempatnya lagi  yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena alat berat di dinas kebersihan dalam keadaan rusak berat maka diminta Kepada Saudara Walikota untuk melakukan pengadaan 1 unit Excavator melalui dana Otsus dan melakukan pengrehapan Buldozer yang sedang rusak berat.

Untuk menggiring bantuan mesin pengelolaan sampah yang representatif dari Pemerintah Pusat, Pemko Subulussalam harus melanjutkan pembangunan jalan aspal hotmix ± 1 Km menuju lokasi TPA tersebut karena jalan ini adalah permintaan dari Pemerintah Pusat.

Menanggapi temuan pansus Walikota Subulussalam H. Affan Alfian mengucapkan terima kasih kepada pansus DPRK dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku.

Untuk agenda paripurna yakni penyampaian Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2018 yang dibacakan Walikota Subulussalam  H. Affan Alfian menyampaikan ringkasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2018 dengan penjelasan antara lain untuk pendapatan
di tahun anggaran 2018 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 589.303.463.308,00 dan terealisasi sebesar Rp 563.661.786.542,45 dengan persentase 95,65%.

Belanja pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 598.252.028.639,45 dengan realisasi sebesar Rp 562.252.542.605,45 atau terealisasi sebesar 93,98%, pembiayaan, pembiayaan penerimaan pada tahun anggaran 2018 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 8.948.565.331,45 dengan realisasi sebesar Rp 2.082.646.579,62 atau sebesar 23,27%

Kami selaku Walikota Subulussalamm dan Wakil Walikota Subulussalam dengan satuan kerja perangkat Kota (SKPK) beserta segenap jajaran pada Pemerintah Kota Subulussalam, menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program - program pemerintah khususnya pada tahun anggaran 2018 untuk itu, melalui laporan keuangan yang telah kami susun dan kami sajikan dalam bentuk rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Subulussalam Tahun anggaran 2018, sebutnya.

Hadir dalam paripurna tersebut antara lain dua pimpinan DPRK Subulussalam Fajri Munte dan Hj. Mariani Harahap dan anggota DPRK, Wakil Walikota Subulussalam, Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, Wakil Ketua MPU, Kasdim 0118/Subulussalam, Wakapolres Aceh Singkil.

Sekda, Para Asisten, Kepala SKPK, para Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh,  Camat, Mukim, Kepala Kampong dan undangan lainnya.