Walikota Mengajak Peserta Untuk Menyampaikan Pendapatnya Dengan Santun

Kategori : Berita Kota Rabu, 22 Januari 2020 - Oleh admkota

Walikota Mengajak Peserta Untuk Menyampaikan Pendapatnya Dengan Santun

Reporter MC Kota Subulussalam

Subulussalam, Info Publik- Walikota Subulussalam H. Affan Alfian mengawali kata sambutan dalam rapat umum penyelesaian sengketa lahan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Laot Bangko mengajak semua peserta untuk menyampaikan pendapatnya dengan santun, bertempat di Aula LPSE Setdako Subulussalam, selasa (21/1/2020).

Para pihak yang hadir antara lain perwakilan PT. Laot Bangko, Perwakilan Koperasi Salam Hamta, Perwakilan Kelompok Tani Usaha Bersama, Perwakilan Masyarakat Tangga Besi, Para Keuchik yang bersinggungan dengan batas area PT. Laot Bangko antara lain Keuchik Namo Buaya, Keuchik Cepu, Keuchik Penuntungan, Keuchik Singgersing, Camat Simpang Kiri Rahmayani Sari Munte, S. STP, Camat Penanggalan Rahmat Fadli, dan Camat Penanggalan Bahagia Maju.

Juga Walikota H. Affan Alfian, Wakil Walikota Drs. Salmaza, MAP, Kapolres AKBP Qori Wicaksono, SIK, Dandim 0118/Subulussalam Letkol Inf. Sunarko, S. Ag. M. (Tr)han, Perwakilan DPRK M. Ridho Bancin dan Karlinus serta Panitia B.

Mengawali acara pembacaan ayat suci Al quran dan doa oleh Ust. Marsianto. Moderator Asisten Pemerintahan Drs. M. Yakub memberikan kata sambutan kepada Walikota Subulussalam H. Affan Alfian untuk membuka acara .

Walikota Subulussalam H. Affan Alfian menyampaikan bahwa kita bersaudara maka dimohonkan dalam rapat umum tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan etika dalam menyampaikan pendapat karena dihadapan kita ada pimpinan kita yang ikut hadir, semoga kegiatan kita berjalan aman dan tertib, pungkasnya mengawali kata sambutan.

Selaku pelayan masyarakat Pemerintah Kota Subulussalam tentu kita melayani semua pihak baik masyarakat dan juga investor. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah bahwa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana.

Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu kita implementasikan di daerah.

Arus iklim investasi Kota Subulussalam selama ini berjalan dengan baik, dan kami selaku Pemerintah Kota Subulussalam memberikan dukungan insentif dalam bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah sebagaimana yang Tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2019.

Dikatakannya bahwa selama ini kami juga telah mengawasi dan memperhatikan rekam jejak PT. Laot Bangko terhadap pemberian hak-hak masyarakat yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi.

Kepada instansi terkait meliputi Camat, Kepala Mukim dan Kepala Desa juga kami himbau untuk segera membantu dan memfasilitasi penetapan lokasi plasma, pembentukan koperasi dan penetapan DPCL Plasma.

Ia juga menyebutkan sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, dalam pasal 31 ayat 2 mengenai perpanjangan Hak Guna Usaha ada 2 poin yang sudah di identifikasi oleh Pemerintah Kota Subulussalam yakni pertama pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha, kedua, penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

Hal inilah yang menjadi pedoman Pemerintah Kota subulussalam dalam menindaklanjuti perihal pengajuan dan laporan sengketa dan Perpanjangan HGU PT. Laot Bangko, katanya.

Ia berharap dengan terselenggaranya Rapat Umum ini dapat memberikan solusi terbaik serta dampak yang baik juga terhadap masyarakat dan Kota Subulussalam, ia juga mengajak kepada semua pihak untuk selalu saling bahu-membahu dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan Kota Subulussalam, tuturnya.

Mengawali paparan, Kabag Pemerintahan selaku Wakil Ketua Tim B Khainudin, SKM menyampaikan ada dua isu yang menjadi persoalan sengketa tanah dan perpanjangan HGU PT. Laot Bangko. Isu pertama adalah penolakan perpanjangan HGU PT. Laot Bangko dengan identifikasi masalah antara lain masa berakhirnya HGU PT. Laot Bangko adalan 31 Desember 2019.

Lahan HGU dianggap tanah terlantar, kembalikan HGU menjadi tanah Ulayat di Desa Kuta Cepu, Tangga Besi, Dan Namo Buaya, lokasi plasma, luas plasma, Koperasi, CPP, progres plasma, komplain pembagian luas plasma, plasma dibangun di masing-masing wilayah Kecamatannya, memberikan CSR, memberikan Upah Pekerja Sesuai UMP Aceh, membuat tapal batas HGU dengan lahan masyarakat secara Permanen, membebaskan lahan 200 meter sepanjang aliran sungai sesuai Undang-Undang.

Isu kedua adalah penyelesaian sengketa lahan, meliputi Kelompok Tani Salam Hamta seluas 250 Ha, seluruh lahan yang diklaim kelompok tani Salam Hamta 250 Ha yang terletak di Desa Batu Napal dan Namo Buaya sudah diberikan Kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kelompok Tani Usaha Bersama seluas 600 Ha, Lahan yang diklaim oleh Kelompok Tani Usaha Bersama setelah dilakukan Overley ke Peta Kebun ternyata hanya 450 Ha, dan -+ 400 Ha telah diberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Batu Napal dan Namo Buaya dan ada -+ 50 Ha Lahan yang belum diberikan kompensasi oleh Perusahaan.

Dikatakannya bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk perpanjangan HGU berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 7 tahun 2001 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU antara lain pertama, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU.

Kedua, tanahnya masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian Hak yang bersangkutan, ketiga, penggunaan tanahnya masih sesuai dengan tata ruang wilayah setempat.

Keempat, tanahnya tidak termasuk Database tanah terindikasi terlantar, kelima, tanahnya tidak dalam perkara lembaga peradilan dan tidak diletakkan sita atau blokir/ status Quo.

Menurutnya, secara umum berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Tim, bahwa PT. Laot Bangko sudah memenuhi persyaratan tersebut.

Rekam jejak surat pengajuan perpanjangan HGU PT. Laot Bangko, pertama, permohonan perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT. Laot Bangko di Kota Subulussalam di Kab. Aceh Selatan, Nomor Surat PT. Laot Bangko 01/ LB/ DU/I/2018, Medan 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kedua, permohonan peninjauan oleh Tim BPN Kanwil Aceh di areal kawasan HGU PT. Laot Bangko, dengan Nomor Surat PT. Laot Bangko, 007/ LB/ DU/ I/2018 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Aceh.

Ketiga, koordinasi dalam rangka permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Laot Bangko seluas 6.818,9 Ha, yang terletak di Kota Subulussalam, Nomor Surat BPN Kanwil Aceh 28/8-11/I/2018 Banda Aceh 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Keempat, pemeriksaan/ peninjauan lapangan lanjutan, Nomor Surat Walikota Subulussalam 593.4/285 29 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh selaku ketua Panitia B.

Adapun rincian HGU adalah pertama, HGU awal seluas 6.818,91 Ha dengan dasar Hukum SK. Kepala BPN Nasional No.18/HGU/BPN/1989 Tgl.29 Desember 1989 s.d 31 Desember 2019.

Kedua, hasil rekomendasi Panitia B seluas 4.600,00 Ha, dengan Dasar Hukum Kanwil BPN Tim Panitia B. Ketiga, rencana perpanjangan HGU seluas 4.253,90 Ha, dengan Dasar Hukum Pertimbangan dari tim pembantu Panitia B Pemko Subulussalam.

Keempat, selisih HGU awal dengan perpanjangan seluas 2.565,01 Ha, kelima, rencana kebun plasma seluas 850 Ha, dengan Dasar Hukum Peraturan Mentri Pertanahan.

Keenam, sisa lahan HGU yang di Enclave atau dikuasai masyarakat untuk fasilitas Umum seluas 1.714,23 Ha, dengan dasar hukum penataan pengelolaan diserahkan kepada pemerintah.

Kepala BPN Perwakilan Kota Subulussalam Syahril Kaban menyampaikan tata cara pemberian HGU berdasarkan PMNA/KBPN No. 7/2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, Pasal 17 pemberian HGU diberikan melalui tahapan pengukuran bidang tanah, permohonan hak, pemeriksaan tanah, penetapan hak, pendaftaran hak, secara umum pemberian HGU tersebut masih berada dalam penelusuran oleh tim BPN.

Penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36, Tahun 1998 yaitu pelaksanaan identifikasi oleh Kepala Kantor Pertanahan, penilaian oleh Kakanwil BPN Provinsi terhadap Pemegang Hak, Bupati/Walikota, dan Instansi terkait, peringatan 3 kali(3x 12 Bln) oleh Kakanwil BPN Provinsi, penetapan Menteri(diberikan waktu 3 Bln untuk pengalihan), tanah terlantar langsung dikuasai oleh Negara, pemegang hak baru ganti rugi dengan bekas pemegang Hak.

Sementara untuk permasalahan tanah ulayat masyarakat kita berpedoman kepada Permen Agraria No.5 tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian Hak Ulayat Bab II.

Kadis Perkebunan, Pertanian dan Perikanan Kota Subulussalam Ir. Sulisman, M. Si menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebun Plasma PT. Laot Bangko untuk Masyarakat bukan pihak pengguna HGU.

Adapun calon kebun Plasma PT. Laot Bangko ada 2 lokasi yang saat ini masih dalam proses pencarian lokasi. Terkait dengan penyediaan Kebun Plasma dan Calon Petani Penerima Plasma berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 dan Qanun Aceh No 9 tahun 2017, dan hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Masalah perbedaan luas Hak kelola diantara Desa itu berdasakan penguasaan masyarakat bukan karena siapa yang paling dekat dengan perusahaan.

Sementara penyampaian progres Kebun Plasma oleh Asisten Manager PT. Laot Bangko A.n Juabri Sagala menyebutkan plasma PT. laot Bangko berada di 3 Kecamatan dan 8 Desa dalam Kota Subulussalam yang dilakukan melalui Koperasi.

Adapun data koperasi yang direncanakan menguasai plasma antara lain di Kecamatan Sultan Daulat untuk Desa Singgersing, Desa Namo Buaya dan Desa Batu Napal.

Untuk Kecamatan Simpang Kiri adalah Desa Tangga Besi dan Desa Kuta Cepu, dan untuk Kecamatan Penanggalan meliputi Desa Jontor, Desa Sikelang dan Desa Kampung Baru, secara umum seluruh Progres dari PT.Laot Bangko sebahagian masih dalam Proses, pungkasnya.

Penyampaian perwakilan Pemilik PT. Laot Bangko Win Alamsyah mengatakan bahwa pada tahun 2017, Management PT. Laot Bangko ditake over oleh management yang baru, iapun berusaha membangun kebun secara profesional sehingga dapat menghasilkan/menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat, katanya.

Menurutnya PT. Laot Bangko akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat kedepannya melalui dana CSRnya, walaupun diakuinya bahwa pemberian CSR tahun belakangan masihlah minim, sementara untuk UMP 2020 perusahaan bertekad pada tahun 2020 akan melaksanakan UMP Aceh, ujarnya.

Kegiatan rapat umum yang dimulai pukul 10.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib terjadi berbagai pandangan dan silang pendapat antara pihak, baik penggugat dari kelompak Usaha Tani Bersama, Koperasi Salam Hamta, Perwakilan Masyarakat Tangga Besi dan Perwakilan Masyarakat Cepu dan Penuntungan dan pihak lainnya.

Beberapa kali dilakukan skorsing untuk meredakan ketegangan pada akhirnya setelah mendengarkan berbagai pandangan para pihak, Panitia B membacakan hasil rumusan rapat umum tersebut yang dibacakan Kabag Pemerintahan Khainuddin, SKM.

Isu penolakan perpanjangan HGU PT. Laot Bangko dengan masalah; pertama masa berakhirnya HGU PT. Laot Bangko 31 Desember 2019, diputuskan PT. Laot Bangko tetap melaksanakan operasionalnya dan Proses perpanjangan HGU dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kedua, masalah lahan HGU dianggap tanah terlantar, diputuskan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 sebagian lahan PT. Laot Bangko yang diperpanjang terlantar tetapi tidak masuk kedalam database lahan terlantar di BPN.

Ketiga, masalah kembalikan HGU menjadi tanah ulayat di Desa Kuta Cepu, Tangga Besi, dan Namo Buaya, diputuskan berdasarkan Permen Agraria /Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, Pada Bab II pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa lahan HGU yang saat ini sedang diperpanjang tidak termasuk dalam kategori tanah ulayat.

Keempat, masalah membebaskan lahan sepanjang aliran sungai 200 m sesuai Undang-undang, diputuskan perusahaan telah mengikuti Qanun Nomor 3 Tahun 2014, untuk anak sungai yang dibebaskan 15 m dari pinggir sungai kiri dan kanan.

Kelima, masalah membuat tapal batas HGU dengan masyarakat secara permanen, diputuskan perusahaan telah menyelesaikan pembuatan patok batas permanen dengan lahan masyarakat dan dikontrol dalam periode tertentu.

Keenam, masalah kebun plasma, lokasi plasma, luas plasma, Koperasi, CPP, progres plasma, komplain pembagian luas plasma, diputuskan perusahaan sebagai AVALIS ( Penjamin) telah memfasilitasi pembangunan Kebun Plasma Masyarakat seluas 850 Ha,

Selanjutnya proaktif semua pihak terkait dalam penyiapan secara administrasi kebun plasma dan pengontrolan tim dan semua pihak terkait dalam pembangunan kebun plasma antara lain ; a). penetapan SK lokasi Plasma 30 hari sejak Rapat ini (Kepala Desa, Camat dan Dinas Perkebunan/ Pokja plasma).
b). Penetapan SK calon petani plasma 30 hari sejak Rapat ini (Kepala Desa, Camat dan Dinas Perkebunan/Pokja plasma).

c). Pembentukan Koperasi dan Izin 30 hari sejak Rapat ini(Kepala Desa, Camat,Dinas UKM, Dinas Perizinan dan Dinas Perkebunan/Plasma), d). Mulai pembangunan kebun plasma awal April sampai dengan Desember 2020 seluas -+ 850 Ha dan dibentuk tim pemantau oleh Walikota Subulussalam.

Ketujuh, masalah plasma dibangun di masing-masing kecamatannya, diputuskan permohonan masyarakat tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia lahan di masing-masing Kecamatan dan untuk memudahkan pengolahan kebun Plasma.

Kedelapan, masalah memberikan CSR, diputuskan managemen baru Perusahaan PT. Laot Bangko telah memberikan CSR berupa perbaikan infrastruktur dan kegiatan sosial masyarakat sekitar kebun, Pemberian CSR selanjutnya menurut ketentuan yang berlaku dan dipantau oleh instansi terkait.

Kesembilan, masalah memberikan Upah Pekerja sesuai UMP Aceh, diputuskan perusahaan agar menindaklanjuti sistem pemberian upah terhadap terhadap karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipantau oleh instansi terkait.

Terkait Isu Penyelesaian Sengketa Lahan, pertama masalah kelompok tani Salam Hamta seluas 250 Ha diputuskan sluruh lahan yang diklaim kelompok tani Salam Hamta 250 Ha yang terletak di Desa Batu Napal dan Namo Buaya sudah diberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku maka klaim Salam Hamta tidak bisa ditindaklanjuti.

Kedua, masalah Kelompok Tani Usaha Bersama seluas 600 Ha yang dikuasakan Ismail Kombih kepada Ir. Netap Ginting, diputuskan lahan yang diklaim kelompok tani Usaha Bersama setelah dilakukan Overlay ke peta kebun ternyata hanya seluas 450 Ha atau 400 Ha telah diberikan kompensasi kepada masyarakat Batu Napal dan Namo Buaya.

Ada 50 Ha yang belum diberikan kompensasi oleh perusahaan maka klaim kelompok tani usaha bersama yang sudah diganti rugi tidak dapat ditindaklanjuti sedangkan yang belum diganti rugi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan legallitas yang dimiliki.

Hasil rumusan itupun mendapat sanggahan dari pihak penggugat, dan mereka meminta dimasukkan rumusan darinya yakni agar dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada dikawasan rencana perpanjangan Izin HGU PT. Laot Bangko baik secara yuridis ataupun secara faktual di lapangan.

Dalam kesempatan itu juga Anggota Komisi A DPRK Subulussalam M. Z. A Ridho Bancin, SH menyebutkan telah menerima banyak laporan dari masyarakat tentang permasalahan dan kejanggalan yang tidak sesuai peraturan yang ada di Laot Bangko, tetapi kebanyakan mereka takut untuk menyampaikannya secara terang terangan, pungkasnya.

Dikatakannya dari pengalaman yang sudah-sudah terdapat beberapa perusahaan yang tidak berjalan sesuai aturan hal tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik yang cukup besar tentu tidak menginginkan terjadinya Konflik khususnya di Kota Subulussalam.

Jika hal-hal ini dibiarkan berarti sama saja kita menciptakan Bom waktu terhadap masyarakat maupun daerah kita sendiri untuk itu pemerintah harus bijak dalam menyikapi permasalahan ini agar tidak berlarut-larut. Diakhir penyampaiannya ia bertekad akan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, ucapnya.

Senada dengan Ridho Bancin, Karlinus juga mengingatkan semua pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu segala persoalan dan legislatif mendukung investasi di daerah.

Sementara Kapolres Subulussalan AKBP Qori Wicaksono,SIK dalam penyampaiannya mengingatkan semua pihak jangan membawa urusan pribadi di dalam forum karena ini adalah forum umum, pungkasnya.

Dikatakannya bahwa rumusan ini bukan kesimpulan terakhir, ini hanyalah kesimpulan dari kegiatan rapat hari ini, permasalahan ini belum selesai dan belum final akan ada pembahasan lanjutan.

Ia pun mengharapkan dalam upaya penyelesaian permasalahan jangan ada yang memanas karena keputusan ini bukan keputusan akhir apalagi sampai mengarah ke peradilan , mari bersama-sama kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin karena masih banyak jalan lain.

Menurutnya tugas Polres adalah menjaga keamanan untuk itu saya mengajak agar kita bersama-sama menjaga situasi selalu kondusif. Dalam hal ini jika ada masyarakat yang nantinya menempuh jalur hukum maka kami dari Polres akan selalu siap mengawal prosesnya.

Iapun mengingatkan jika pihak PT. Laot Bangko terbukti cacat hukum maka Kami dari Polres siap menindak tegas secara hukum untuk itu kepada Pihak PT.Laot Bangko agar mempersiapkan segala bukti karena dalam waktu dekat kami akan melakukan pengecekan, tegasnya.