APBK PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2017 DISAHKAN

Kategori : Berita Kota Jumat, 16 Desember 2016 - Oleh admkota

APBK PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2017 DISAHKAN


Laporan Jurnalis Pemko Subulussalam-
Subulussalamkota.go.id, Subulussalam


Kamis (15/12) dua fraksi yang ada di DPRK Subulussalam yaitu Fraksi Sepakat Bersama dan Fraksi Nurani Bangsa Berkeadilan menyetujui Pengesahan Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang APBK Tahun Anggaran 2017 menjadi Qanun Kota Subulussalam.


Pendapat Akhir Fraksi Sepakat Bersama menyampaikan beberapa hal rekomendasi kepada jajaran eksekutif diantaranya agar menerbitkan konsultan perencana yang ada di Kota Subulussalam, perlu dilakukan penataan limbah dan transparansi timbangan pada pabrik kelapa sawit, melakukan penataan HGU yang tertib aturan , melakukan pendataan ulang tanah terlantar yang dalam tanah HGU Perkebunan dikembalikan kepada status tanah negara, mendorong pembangunan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan milik daerah , memberikan solusi konflik pertanahan dan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang menjadi korban dari pihak perusahaan, diperjelas permohonan izin prinsip PT. Asdal Prima yang diajukan pada tahun 2014 serta plasmanya, tidak menerbitkan HGU baru di Kecamatan Rundeng dan Longkib yang berbatas dengan Rawa Singkil karena rentan permasalahan, adanya pratek illegal membuka lahan 200 H tidak melalui admiistrasi penerbitan HGU, pemekaran Kecamatan Rundeng, Simpang Kiri dan Sultan Daulat agar terealisasi, melakukan pendatan aset tak bergerak karena ada laporan bahwa tanah aset daerah dilklaim kepemiikannya oleh masyarakat.


Sementara Fraksi Nurani Bangsa Berkeadian meminta kepada eksekutif agar menyampaikan dokumen anggaran baik KUA/PPAS atau rancangan Qanun tentang APBK sesuai jadwal dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan pemungutan retribusi untuk meningatkan realisasi PAD, mengevaluasi kinerja tim Pokja pengadaan barang dan jasa di ULP Kota Subulussalam, ganti rugi tanah agar direncanakan secara matang agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu, melakukan pemerataan guru , perlu dibangunnya pabrik kelapa sawit mini.


Menyinggung aksi Gerakan Peduli Rakyat Subulussalam(GPRS) terhadap tuntutan mereka terutama pencopotan Kepala Bagian Tata Praja , Merah Sakti sampaikan dihadapan anggora DPRK Subulussalam, siapapun yang berbuat baik Kepala Dinas atau Kabag apabila bersalah akan diturunkan namun ada azas praduga tak berasalah, buktikan dulu apabila ada dugaan salah. Terkait telah disahkannya APBK Tahun anggaran 2017 ia pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran legislatif dan stakeholder lainnya yang telah bekerja keras sehingga APBK Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2017 bisa disahkan tepat waktu.